jump to navigation

2011: Finalisasi Pembentukan KPH, Mungkinkah?….by Teguh Yuwono November 12, 2008

Posted by yayanlei in Artikel & Opini.
trackback

angkutan-kayu-dengan-monoreel

2011: Finalisasi Pembentukan KPH, Mungkinkah?? ?

Berkaca dari Pembentukan Houtvesterij di Jawa

 

Oleh : Teguh Yuwono, S. Hut., MSc.[1]

 

Apabila kita tengok sejarah pengelolaan hutan di Indonesia–khususny a pengelolaan hutan jati di Jawa–sebenarnya kita mempunyai succes story dalam pembentukan KPH, meskipun bukan dalam definisi Kesatuan Pengelolaan Hutan tetapi dalam definisi Kesatuan Pemangkuan Hutan (Houtvesterij dan Opper-Houtvestrij) . Sebenarnya apabila dikaji secara akademik konsep KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yang digagas dalam PP No.6 Tahun 2007 jo PP No. 3 Tahun 2008 ini secara kualitas masih dibawah dari rancang-bangun konsep Houtvesterij yang dirancang oleh Bruinsma tahun 1892.

Salah satu alasan mengapa kualitas Houtvesterij lebih baik dibanding konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan karena selain dalam Houtvesterij merupakan sinergi antara konsep Planning Unit dan Management Unit, Houtvesterij sebagai Kesatuan Pemangkuan Hutan berupaya mengakomodasikan subsistem kehutanan dengan  sub sistem sosial dimana kalau dicermati dalam suatu KPH selain mencakup kawasan hutan juga mencakup kawasan non hutan (wilayah administratif desa, kecamatan, atau kabupaten). Sayangnya, sampai dengan saat ini banyak rimbawan Indonesia yang tidak memahami secara utuh apa dan bagaimana konsep Houtvesterij (Kesatuan Pemangkuan Hutan) ini diimplementasikan dalam pengelolaan hutan di Jawa.

 

Houtvesterij & Oper Houtvesterij

Konsep Houtvesterij yang dibuat oleh Bruinsma merupakan konsep pengelolaan kawasan hutan dengan pembentukan Planning Unit (Boschafdelling/Bagian Hutan) dan manajemen organisasi pengelola hutan (organisasi teritorial) yang efektif dan efisien. Dalam konsep Houtvesterij tersebut kawasan hutan ditata, dipetakan dan diinventarisasi, dan diekspolitasi secara swakelola sehingga tindakan pengelolaan hutan dapat dilakukan lebih intensif. Secara garis besar ada dua organisasi pokok dalam konsep Houtvesterij, yaitu: PLANNING UNIT; bertugas mengendalikan/ mengontrol kelestarian hasil (berupa standing stock), dan MANAGEMENT UNIT; sebagai organisasi pengelolaan hutan berfungsi untuk mengendalikan keuntungan finansial perusahaan. Antara konsep planning unit dengan management unit saling berdiri sendiri (terpisah dan mandiri), dan tidak ada yang menjadi sub-ordinasi dari yang lain, akan tetapi keduanya bersinergi untuk mencapai kelestarian hasil dan kelestarian perusahaan.

Konsep Planning Unit diimplementasikan dilapangan dalam bentuk Boschafdelling, cap centra (pusat tebang) dan petak. Sedangkan implementasi konsep Management Unit dilakukan melalui pembentukan organisasi  teritorial kawasan mulai dari level Mandor di tingkat petak, Boschwagter di tingkat RPH, Opsiener/BoschArchi tec di tingkat BKPH, dan Houtvester sebagai pimpinan suatu Houtvesterij. Secara garis besar hubungan antara Boschafdelling, Cap Centra dan Petak adalah a). Boschafdelling adalah kawasan untuk menjamin asas kelestarian hutan melalui penetapan besaran etat baik etat luas maupun etat volume; b). Cap centra adalah implementasi pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan yaitu kegiatan tanaman, pemeliharaan, maupun tebangan sebagai penjabaran besaran etat luas dan etat volume secara kontinu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan mandor, ketersediaan tenaga kerja dan ketercukupan biaya; dan c). Petak berperan sebagai unit manajemen dan unit administrasi terkecil dari implementasi asas kelestarian hasil, dimana penerapan etat harus mempertimbangkan lokasi areal yang kompak dalam suatu petak (atau anak petak).

Seiring dengan berjalannya waktu dan kebutuhan organisasi dimana adanya perkembangan industri kehutanan yang membutuhkan pasokan bahan baku kayu secara kontinyu, konsep Houtvesterij mengalami perkembangan dengan lahirnya konsep Opper Houtvesterij, yaitu penggabungan Houtvesterij- Houtvesterij dengan tujuan kelancaran supply bahan baku log untuk industri pengolahan kayu. Alasan penggabungan tersebut untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan. Setelah dilaksanakan analisis finansial, supply kayu untuk industri tersebut tidak mampu dipenuhi dari satu Houtvesterij, sehingga lahirlah gagasan penggabungan (opper Houtvesterij). Pembentukan Opper Houtvesterij saat itu lebih menekankan pada efisiensi pengelolaan dan kelancaran supply log ke industri, dan belum mempertimbangkan aspek wilayah administrasi pemerintahan, sehingga ada overlapping antara wilayah Opper Houtvesterij dengan wilayah kabupaten,

 

Tahapan Pembentukan Houtvesterij

Berkaca dari pengalaman Pemerintah Hindia Belanda dalam membentuk Houtvesterij di Jawa, sebelum memulai tahapan pembentukan houtvesterij, salah satu tahapan penting yang dilakukan oleh Belanda adalah penetapan kawasan hutan negara melalui Domeinverklaaring dalam Agrarische-wet (UU Agraria) tahun 1870. Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua adalah, sebelum menetapkan Domeinverklaaring, selama beberapa dasawarsa Belanda terlebih dahulu melakukan proses sosial untuk “menaklukkan” hak ulayat dari penduduk asli di Pulau Jawa melalui pendekatan metode Blandhongdiensten (Dinas Blandhong). Setelah hak ulayat tersebut berhasil diselesaikan dengan baik, barulah Belanda mengumumkan dokumen Domeinverklaaring tersebut.

Secara garis besar, kegiatan penataan hutan dalam pembentukan Houtvesterij di Pulau Jawa dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap penataan hutan jati produktif, dilanjutkan penataan hutan jati yang kurang produktif, dan yang terakhir adalah penataan hutan di hutan lindung. Pada penataan pertama tersebut tentu saja diperlukan biaya yang besar karena semua kegiatan baru pertama kali dilakukan. Sebelum enam kegiatan di atas dilaksanakan, pada penataan pertama dilakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut:

Pembuatan batas kawasan hutan, yang sebelumnya telah ditetapkan dan dipetakan dalam register kawasan hutan yang bersangkutan. Register batas kawasan hutan ini dilakukan sebagai tindak lanjut keluarnya Domeinverklaaring tahun 1865.

Penetapan kawasan hutan yang akan menjadi satu kesatuan unit perencanaan yang dinamakan Bagian Hutan (Bosch Afdeling). Luas Bagian Hutan dibuat sekitar 4800 – 6400 ha, tetapi ada beberapa yang mencapai lebih dari 10.000 ha. Setiap Bagian Hutan diberi nama dengan menggunakan nama-nama yang terkenal di daerah tersebut, baik nama desa, bukit atau tempat-tempat yang mempunyai arti khusus.

Pembagian kawasan dalam Bagian Hutan yang telah diberi batas tersebut menjadi beberapa blok. Batas antar blok ditetapkan sebagai alur induk, diberi tanda-tanda yang bersifat permanan. Alur induk ini akan berfungsi sebagai jalan utama untuk mengangkut hasil hutan maupun transportasi bagi setiap kegiatan pengelolaan. Lebar jalan untuk alur induk adalah 6 m, dan semua alur induk diberi nama dengan huruf kapital, mulai dari A alur induk pertama sampai alur induk yang terakhir.

Pembagian seluruh kawasan Bagian Hutan ke dalam petak (compartment) yang luas normalnya berkisar antara 40-70 ha, walaupun di beberapa tempat ada pula yang sampai 80 ha.

Batas antar petak juga berupa jalan yang dibuat permanen, disebut alur cabang; lebar alur cabang adalah 4 m. Semua petak diberi nomer urut yang juga bersifat permanen, untuk keperluan administrasi dan pembayaran upah tenaga yang melaksanakan pekerjaan di petak yang bersangkutan. Pemberian nomor petak dimulai dari barat laut, berurutan mengikuti arah jarum jam dengan menggunakan angka Arab.

Semua alur induk maupun alur cabang diberi pal-pal hm untuk menyatakan jarak setiap 100 m. Akan tetapi di lapangan pal hm biasanya dipancang untuk tiap jarak 200 m demi kepentingan penghematan biaya penataan. Setiap pal hm diberi nomer, dengan nomer nol (0) dari TPK (tempat penimbunan kayu) yang akan digunakan untuk menyimpan kayu hasil dari Bagian Hutan yang bersangkutan. Pal hm di seluruh alur induk dan alur cabang dicantumkan dengan ketelitian tinggi di atas peta kerja skala 1:10.000..

Melakukan pengukuran dengan ketelitian tinggi terhadap alur induk maupun alur cabang. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut dibuat peta Bagian Hutan dengan berbagai skala untuk bermacam-macam kepentingan pengelolaan. Dengan peta tersebut dapat diketahui panjang alur atau jarak suatu petak dari TPK. Setiap petak diketahui luasnya, sampai ketelitian satu angka di belakang koma.

 

2011: Finalisasi Pembentukan KPH, Mungkinkah?? ?

Berkaca dari perjalanan pembentukan Houtvesterij dan Opper Houtvesterij (Kesatuan Pemangkuan Hutan) yang dilakukan oleh Pmerintah Hindia Belanda yang membutuhkan waktu yang cukup lama, terus terang penulis cukup pesimistis dengan target yang dicanangkan oleh Departemen Kehutanan menyangkut kegiatan Pembentukan KPH yang dirancang selesai dalam tempo 3 tahun atau sampai dengan bulan Februari 2011. Melihat kondisi riil yang masih terjadi di lapangan, dimana masih banyak terjadi tumpang tindih peruntukan kawasan hutan, belum selesainya proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten Padu Serasi, dan setumpuk permasalahan konflik tenurial yang belum kunjung terselesaikan sangatlah berat untuk menuntaskan pekerjaan pembentukan KPH ini.

Kondisi ini masih ditambah dengan permasalahan di internal kehutanan menyangkut implementasi KPH seperti masih beragamnya penafsiran konsep KPH karena  seringnya  perubahan isi PP yang mengatur tentang KPH mulai dari PP No 34 tahun 2002 yang direvisi dengan PPNo.6 Tahun 2007, dan belum genap setahun sudah direvisi lagi dengan PP No. 3 Tahun 2008; lemahnya pengalaman lapangan, dan kapasitas petugas kehutanan dan/atau institusi kehutanan dalam mengimplementasikan konsep KPH; belum sinkronnya proses pengambilan kebijakan antara Pusat dengan Daerah; dan keterbatasan anggaran dana yang tersedia.

Sebagai contoh nyata dari belum mantapnya rancang bangun pembentukan KPH yang digagas oleh Deparemen Kehutanan ini dapat dilihat dari pengalaman pembentukan KPH(P) Yogyakarta. Meskipun  sudah didukung dengan instrumen dan pranata di lapangan dalambentuk penataan kawasan hutan sampai ditingkat petak dan diakui oleh semua pihak, akan tetapi semenjak ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada akhir tahun 2007 sampai saat ini pembentukan KPH Yogyakarta belum tuntas, masih berkutat dengan pembentukan organisasi dan tata hubungan kerja antar instansi.

Oleh karena itu berkaca dari pengalaman dalam pembentukan Houtvesterij oleh Belanda dan pembentukan KPH Yogyakarta, sebaiknya Departemen Kehutanan tidak harus mematok target waktu pembentukan KPH harus selesai dalam waktu 3 tahun ke depan. Akan tetapi, Pekerjaan Rumah yang perlu segera dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan institusi kehutanan di daerah adalah menyiapkan kondisi awal menuju pembentukan KPH yaitu penyelesaian masalah kepastian kawasan hutan baik dari aspek legal melalui penyelesaian RTRWP/K padu serasi maupun pendekatan sosial-kultural dengan kelompok masyarakat adat/lokal setempat. Setelah pranata tersebut siap barulah tahapan pembentukan KPH dapat diimplmentasikan di lapangan.

 

 

 

Komentar»

1. Mobek - Februari 25, 2009

Membandingkan pembentukan KPH sekarang dengan jaman Hindia Belenda harus sangat jeli melihat persoalan-persoalan sosial politik yang ada…terlebih jika sampai kepada kesimpulan bahwa Houtvesterij lebih baik daripada konsep KPH saat ini. Bahkan apa yang dilaksanakan oleh Houtvesterij menurut hemat saya lebih pada timber-centred dan dalam kerangka kolonialisme….Nah bisa jadi Houttvesterij sekarang tidak lagi relevan dengan sistem demokrasi dan fungsi hutan yang tidak hanya menyediakan kayu. Wallahu a’lam.

2. CAH BAPLAN - Mei 16, 2009

Lamanya bocah londo (belanda) menata hutan di Indonesia tidak harus kita pedomani bahwa dalam penetapan KPH juga harus berlama-lama, sebab kan zaman sudah berubah seiring dengan hal tersebut tenaga-tenaga terdidik di sektor kehutanan (+ perguruan tinggi) juga sudah banyak. Saya sebenarnya mempunyai keyakinan bahwa KPH dapat diterapkan dalam kurun waktu sekitar 5-10 tahun (untuk seluruh Indonesia), asalkan orang-orang yang ada di Jakarta (mulai dari menteri sampai esselon I) memang berkomitmen terhadap hal ini. Saya terus terang sangat kecewa dengan menhut yang menurut saya hangat2 TAHI AYAM, setiap ada konsep yang dirasa baru ditanggapi dengan gencar dan semangat luar biasa di awal, tapi semakin hari semakin tidak JELAS.

Teguh Yuwono - Mei 19, 2009

Terimakasih atas tanggpannya….

Bukannya saya tidak respect dengan ide Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menurut PP No 6 2007 jo No. 3/2008. Namun berdasar pengalaman Belanda di dalam mengelola hutan di Jawa yang membutuhkan waktu cukup panjang (KHususnya aspek PENGAKUAN PARA PIHAK dan PENATAAN KAWASAN HUTAN) menurut saya perlu menjadi salah satu bahan pertimbangan bahwa kelola hutan itu perlu dilakukan secara sistematis dan kontinyu.

Suatu hal yang mustahil kalo PP No 3 tahun 2008 menggariskan 3 tahun setelah PP lahir KPH akan terbentuk di seluruh Indonesia. Kalau hanya membuat deliniasi KPH waktu 3 tahun mungkin sangat berlbihan, masalahnya apakah KPH itu nanti akan dapat DIAKUI OLEH SEMUA PIHAK. Jangan sampai kasus HPH-HPH dan HTI yang kemudian berbenturan dengan klaim hak ulayat itu tidak menjadi ibrah (kaca benggala) buat kita dalam kelola hutan ke depan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: